Ilustrasi: Natalie A
Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) tentunya tidak merasa asing dengan kuesioner yang muncul di Paus ID, baik itu sebelum mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) ataupun sebelum melihat nilai. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan seputar fasilitas kampus, pelayanan dan keramahan staf, hingga kompetensi yang dimiliki dosen pengampu mata kuliah. Dalam kuesioner tersebut, terdapat poin penilaian berskala satu sampai sepuluh, lalu pada bagian akhir terdapat kolom komentar dan saran yang harus diisi oleh mahasiswa. Namun, sangat disayangkan bahwa hasil dari kuesioner yang juga merupakan hasil evaluasi dari mahasiwa tidak banyak diketahui oleh Tenaga Kependidikan (Tendik) Unpad.
Kuesioner yang berada dibawah tanggung jawab Direktorat Pendidikan Universitas Padjadjaran, pada awalnya dibuat untuk mahasiswa sebagai syarat agar bisa mengisi Kartu Rencana Studi dan melihat nilai. Dalam proses pembuatan kuesioner tersebut, universitas membentuk Tim Khusus yang terdiri dari beberapa fakultas seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) dan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom). Tim Khusus yang berada dibawah SPM (Standar Penjaminan Mutu) inilah yang bertugas membuat kuesioner termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalamnya. Kuesioner yang juga digunakan untuk evaluasi dari mahasiswa terhadap Tendik dan dosen, tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh fakultas. Faktanya, bahwa tidak semua fakultas di Unpad menggunakan kuesioner ini, seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan alasan sistem kurikulum yang berbeda.
Setelah beberapa tahun kuesioner tersebut dibuat, teknisnya dirasa masih belum optimal. Sampai sejauh ini, hasil dari kuesioner tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu saja, seperti untuk kebutuhan evaluasi borang akademik atau penilaian akreditasi Program Studi. Memang sangat disayangkan, jika hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa setiap semester tidak dijadikan evaluasi dan disosialisasikan secara luas. Bahkan, dari beberapa Tendik yang ada di rektorat mengakui bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya kuesioner penilaian yang seharusnya sebagai evaluasi dari mahasiswa.
“Betul, hasil kuesioner tuh harus ditindaklanjuti. Bukan kuesioner tuh sebatas angka aja, tetapi harus dibenahi perbaikannya itu. Selama ini ya kurang maksimal, jujur aja. Sementara ini banyaknya tuh kuesioner hanya untuk keperluan tertentu, untuk akreditasi perguruan tinggi, ya kayak gitu lah untuk pelaporan-pelaporan aja.” Ujar Nendar Amirullah Permana, S.Si., M.T., selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pembelajaran Unpad saat dijumpai reporter Pena Budaya di kantornya, Gedung Rektorat bagian Registrasi di lantai dua.
Hingga saat ini, data-data hasil kuesioner mahasiswa Unpad hanya disimpan layaknya arsip rahasia kenegaraan oleh DTSI (Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi). Arif Firmansyah selaku Kabag Sistem Informasi, mengatakan bahwa sebenarnya kuesioner tersebut dapat menjadi salah satu bagian perhitungan evaluasi kinerja Unpad dan juga sebagai feedback bagi mahasiswa bukan hanya dari segi akademis, tapi juga dari segi pelayanan, itulah yang diharapkan. Sedangkan keadaannya sampai sekarang data tersebut hanya digunakan untuk borang akreditasi, dan untuk kebutuhan evaluasi dari mahasiswa masih belum optimal. Namun demikian, DTSI secara rutin membuat laporan tahunan terkait dengan data-data tersebut.
Tidak optimalnya fungsi dari hasil kuesioner tersebut tentunya disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Selain kurangnya sosialisasi dan adanya beberapa fakultas yang tidak memanfaatkan kuesioner tersebut, tingkat kesadaran mahasiswa juga ikut menjadi faktor pendukung sehingga fungsi dari hasil kuesioner tersebut tidak optimal. Dikarenakan tidak adanya kewajiban yang ditetapkan, terkadang mahasiswa bisa melewati kuesioner tersebut. Padahal, hasil penilaian dan aspirasi dari mahasiswa dalam kuesioner itulah yang dapat menjadi bagian dari evaluasi untuk universitas.
Alasan dari mahasiswa yang sering melewatkan kuesioner tersebut memang bervariasi, mulai dari alasan tidak adanya perubahan baik dari segi akademik, fasilitas dan pelayanan, hingga alasan kerumitan dalam membaca banyaknya pertanyaan yang ada. Bahkan, ada beberapa mahasiswa yang memberikan angka yang sama pada setiap poin penilaian. Namun, tidak sedikit juga mahasiswa yang masih menganggap pentingnya penilaian pada kuesioner.
“Sebenarnya, keberadaan kuesioner itu perlu, sih. Itu kan buat penilaian kita agar semua fasilitas, baik itu dari segi pendidikan, pelayanan, maupun sarana dapat terpenuhi, karena kita sebagai mahasiswa disini juga kan bayar, ya sudah seharusnya kita mendapatkan itu, kalau tidak ada perubahan, mending tidak perlu ada kuesioner. Harapan ke depannya, tolong diperhatikan saja penilaian atau saran dari mahasiswa.” Sahut Reda, Sastra Jepang 2013.
Hasil analisis terakhir dari data kuesioner yang terkumpul di DTSI, menunjukkan persentase mahasiswa yang mengisi kuesioner tidak sampai pada 50% dari jumlah seluruh mahasiswa yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Unpad. Bahkan, analisis tersebut juga menunjukkan hasil rata-rata hanya 30% mahasiswa yang mengisi. Tidak hanya itu, di suatu Program Studi (Prodi) tertentu hanya ada tiga orang yang mengisi. Arif Firmansyah juga menuturkan bahwa, untuk kebutuhan analisis stastistik sebenarnya bisa memenuhi, namun masih belum bisa mewakili universitas secara keseluruhan. Padahal, ke depannya akan ada rencana kebijakan khusus di Unpad dari kepemimpinan rektor saat ini untuk mengefektifkan proses evaluasi dari kuisioner tersebut.
Kebijakan khusus tersebut di antaranya berupa sistem remunerasi dosen (peningkatan penghasilan dosen berbasis kinerja), sedangkan untuk Tendik berbasis pelayanan prima yang rencananya akan diterapkan di Unpad, diharapkan dapat mengoptimalkan teknis dari kuesioner tersebut. Kebijakan tersebut juga dianggap sebagai strategi untuk lebih mengoptimalkan evaluasi dari mahasiswa.
“Kami sedang coba buat aturan, agar kuesioner itu wajib diisi. Kemudian kita akan memaksimalkan agar kuesioner itu berlaku untuk seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa dengan sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Kalau sudah seperti itu, kita akan lebih berani untuk menganalisis dan melaporkan secara luas, dan nantinya dipublikasikan di web. Terus juga dari segi sistem, bagaimana caranya agar mahasiswa dapat mengisi secara mudah dan cepat. Jadi, ini akan banyak perubahan, harapannya setelah sosialisasi kebijakan remunerasi. Harapannya dengan seperti itu, hasil kuesioner dapat benar-benar memperlihatkan tingkat kepuasan mashasiswa.” Jelas Arif Firmansyah.
Kuesioner yang dijadikan evaluasi dari mahasiswa terhadap Tendik dan dosen diharapkan dapat meningkatkan kualitas universitas, baik itu dari segi kualitas pendidikan, maupun kualitas pelayanan dan fasilitas. Tentu sangat diharapkan akan adanya kesadaran dari kedua belah pihak, pihak mahasiswa yang mengevaluasi dan pihak universitas yang memfasilitasi. Sehingga dapat terciptanya suatu feedback yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik universitas maupun mahasiswa. Dengan optimalnya hasil evaluasi dari mahasiswa, universitas akan terus meningkatkan kualitas terbaiknya, dan mahasiswa yang akan mengoptimalkan fungsi dari kualitas tersebut, baik dari pendidikan, pelayanan, fasilitas dan sarana. Untuk itu, sebagai mahasiswa Unpad, sudah seharusnya kita memberikan penilaian dan saran untuk evaluasi yang membangun perbaikan sistem universitas kita. Kemudian, universitas juga harus mampu mengoptimalkan dengan baik hasil dari evaluasi mahasiswa, mampu membenahi setiap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, dan mampu merelaisasikannya sebagai wujud dari peningkatan kualitas universitas. (FSR)
