Selasa (8/3), aliansi yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat berkumpul dan melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Aksi damai ini membawa orasi mengenai kesetaraan gender serta isu-isu sosial yang berada di Indonesia dalam rangka peringatan International Women’s Day atau Hari Wanita Internasional. Aliansi yang dikoordinir oleh gabungan mahasiswa ini berkumpul di depan gerbang Institut Teknologi Bandung (ITB) kampus Bandung lalu berjalan menuju perempatan Dukomsel. Saat aliansi telah sampai di Dukomsel, mereka membentuk lingkaran untuk menyediakan tempat bagi yang ingin melakukan orasi.
Salah satu yang melakukan orasi dalam lingkaran massa di perempatan Dukomsel adalah Ketua BEM FISIP Unpad, Putri Adinda. Ia menyuarakan perayaan Hari Perempuan Internasional merupakan sebuah momen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di lingkungan sosial. Pernyataannya didasari oleh keadaan sosial yang menurutnya belum menciptakan ruang aman dan masih ada diskriminasi terhadap perempuan.
Setelah orasi yang dilakukan di perempatan Dukomsel, massa aksi berjalan menuju Gedung Sate yang merupakan titik aksi damai dilakukan. Saat massa tiba di depan Gedung Sate, mereka bergabung dan menjadi satu bagian aksi dengan para kaum buruh yang juga mengikuti aksi peringatan Hari Perempuan Internasional ini.
Para buruh tersebut terlihat membawakan poster mengenai isu kekerasan seksual, penggusuran lahan pertanian, PHK buruh perempuan, hingga kenaikan sembako. Serupa dengan situasi di perempatan Dukomsel, massa dikoordinir untuk membuat sebuah lingkaran besar yang menyediakan tempat bagi para individu yang ingin melakukan orasi.
Orasi dilakukan oleh beberapa orator. Mereka semua menyuarakan satu perjuangan, yaitu menghilangkan diskriminasi terhadap wanita dan juga isu-isu sosial. Kegiatan aksi damai ini berakhir sekitar pukul 14.00 WIB ketika hujan turun dan memaksa massa untuk membubarkan diri dari kawasan di depan Gedung Sate, walaupun sebenarnya kegiatan ini masih belum selesai.
Perjuangan aksi ini salah satunya adalah untuk menghilangkan diskriminasi yang diberikan terhadap wanita. Diskriminasi perempuan salah satunya terjadi dalam dunia pekerjaan, yaitu adanya perbedaan upah dan pandangan akan kapabilitas wanita dalam dunia pekerjaan yang membuat wanita sulit untuk berkembang.
Diskriminasi dalam dunia pekerjaan salah satunya ada dalam lingkup buruh, diskriminasi ini terjadi saat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif di awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Banyak dari buruh yang di PHK adalah buruh perempuan yang hingga kini belum mendapatkan panggilan kembali untuk kerja ditempat sebelumnya, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aminah, Ketua Federasi Sebumi (Serikat Buruh Militan).
“Sekarang banyak sekali buruh perempuan yang di-PHK karena perusahaan berpikir bahwa tuntutan untuk perempuan lebih banyak dari laki-laki, kesetaraan gender juga gagal diraih di Indonesia” Ucap Aminah (8/3).
Diskriminasi lain juga dirasakan oleh para perempuan yang berada di tanah Papua. Hal ini sudah berlarut-larut dalam kehidupan sehari-hari di Papua. Sejak tahun 1961 hingga 2022, masih ada kekerasan yang terjadi dan dirasakan oleh para perempuan di Papua. Vero dari Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA) menyampaikan hal serupa dan ingin memberitahukan kepada semua masyarakat, ia berharap hal ini dapat selesai sehingga mereka yang berada di Papua dapat menjalani hidup tanpa kekerasan dan ketakutan.
Kondisi ini juga menyebabkan ketidak-idealan kehidupan sosial, seperti para perempuan sulit menjalankan kehidupan sehari-hari dan para ibu hamil tidak dapat melahirkan dengan ideal sehingga banyak dari mereka yang melahirkan dalam kondisi yang tidak seharusnya dan dalam kondisi memprihatinkan. Kekerasan terhadap perempuan ini juga dilakukan oleh para aparat, seperti TNI-Polri di Papua terhadap perempuan di sana.
“Kekerasan terhadap perempuan juga macam dari TNI-Polri moncong senjatanya dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, sampai kena rahim. Jadi, kekerasan di Papua dari TNI-Polri terlalu brutal. Kita tahu kalau Indonesia ini negara hukum, tapi hukum di Papua itu tidak berlaku.” ujar Vero.
Tuntutan lain dari aksi ini juga disampaikan oleh salah satu massa aksi, Andily Aprilia Rahmawati dari Gender Research Student Center (GREAT UPI) ia menyampaikan jika salah satu tuntutan dari aksi ini menyelesaikan segala upaya penanganan dari kasus kekerasan seksual, RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan tindak lanjut dari Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Ia juga berharap jika kehadiran Satgas sebagai jawaban dari isu ini dalam pelaksanaannya tidak dipolitisasi.
“Masih banyak universitas di Indonesia yang belum memiliki implementasi dari Permendikbud itu sendiri, bahkan ketika adapun tetap harus dikawal agar implementasinya sesuai. Harapannya tidak ada politisasi kehadiran satgas karena ranah ini juga basah untuk dipolitisasi, semoga suara korban tidak dipolitisasi” tutur Andily Aprilia Rahmawati.
Unpad, sebagai kampus yang turut menjadi bagian dari aksi peringatan IWD ini, membawa landasan bahwa isu perempuan telah dianggap sebagai isu dunia. “Perempuan bukan hanya dikawal perempuan, tetapi juga seluruh mahasiswa.” Ucap Ketua BEM Kema Unpad, Virdian Aurellio Hartono atau yang akrab disapa Iyang di sela-sela aksi (8/3).
Iyang menambahkan, pada prinsipnya, publik harus ikut menyadari pentingnya isu yang dialami perempuan karena merupakan isu yang dibicarakan juga oleh dunia.
Seiring dengan salah satu visi BEM Kema Unpad tahun ini, yaitu orkestrasi yang artinya BEM Kema Unpad tidak sendirian, maka BEM Kema Unpad memutuskan juga untuk terlibat dalam isu-isu masyarakat. Di samping itu, BEM juga memiliki otoritas yang bisa menyuarakan berbagai isu yang berusaha disuarakan. Oleh karena itu, harapannya tentang isu yang menyangkut perempuan, misalnya tentang isu kekerasan seksual, dapat disosialisasikan lebih lanjut khususnya di Unpad, seperti melalui sosialisasi pada saat masa orientasi mahasiswa baru.
Kehadiran dari aksi ini juga diharapkan dapat menciptakan dunia ideal bagi kesetaraan gender, tidak adanya keberpihakan serta diskriminasi terhadap salah satu gender adalah suatu kondisi yang dicita-citakan. Anneke Zehan Puspita Sari selaku Presiden Girl UP Unpad menyatakan jika diskriminasi ini harus diakhiri.
“Selama ada orang yang masih merasa tidak setara, maka pergerakan ini akan terus berjalan, kita harus menghapuskan ketidaksetaraan itu dan pemikiran-pemikiran itu. Untuk berbicara tentang kesetaraan dan kebebasan itu ada satu kalimat yang harus dipegang, ‘no body is free until everybody is free’ selama masih ada satu orang yang merasa bahwa mereka mendapatkan ketidakadilan maka keadilan itu belum tercapai.” jelas Anneke.
